Pemandu wisata sulut yang resmi dan di akui DPP HPI Pusat

Kandia: Musda HPI Sulut Cacat Hukum

Rabu, 04 Februari 2009 03:18 HARIAN SWARA KITA MANADO

Manado—Ketua Umum DPP Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Drs I Nyoman Kandia mengatakan, bahwa Musyawarah Daerah (Musda) HPI Sulut yang bakal digelar pada tanggal 6 Februari mendatang oleh Bagus Lesmana dan Samuel Tooy, merupakan kegiatan yang cacat hukum. “Saya sebagai Ketua Umum DPP HPI Pusat secara AD/ART dan peraturan organisasi, tidak mengakui keabsahan panitia pelaksana Musda HPI tersebut karena tidak dilaksanakan oleh Ketua DPD HPI Sulut yang sah saudara Mohamad Naliko berdasarkan SK DPP HPI Nomor: 105.01/SK/DPP-HPI/906 tertanggal 26 September 2006,” ungkap Kandia melalui realise kepada Swara Kita, Selasa (3/2) kemarin.
Menurut Kandia yang juga selaku President of SEATGA (South East Asean Tourist Guide Association), kemungkinan dalam kegiatan Musda tersebut, ada sejumlah rencana yang telah dipersiapkan untuk menggulingkan Mohamad Naliko sebagai Ketua DPD HPI yang sah dimana telah dilantik pada tanggal 10 Desember 2006 bertempat di Onong Palace Kinilow, Kota Tomohon. “Untuk itu, saya bersedia menjadi saksi ahli dalam gugatan tersebut jika saudara Naliko siap memprosesnya secara hukum,” ungkap Kandia.
Ditambahkan Kandia, kehadiran HPI di Sulut sudah memiliki payung hukum yang berlaku. Hal tersebut bisa dilihat dimana sesuai Surat Keputusan DPP HPI No 105.01/SK/DPP-HPI/906 tertanggal 26 September 2006 telah ditetapkan di Denpasar yaitu mengenai Pengesahan Dan Pembentukan DPD HPI Sulut dimana menetapkan bahwa Mohammad Naliko selaku Ketua DPD HPI Sulut. Pegangan hukum lainnya yakni bahwa HPI Sulut telah terdaftar di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Sulut dengan Surat Keterangan Terdaftar No 220/200.139/04/II 2008 tertanggal 28 Februari 2008 untuk Periode Kepengurusan 2006-2010 serta mempunyai Akte Notaris No 2 tertanggal 5 Oktober 2006 dan Akta Anggaran Rumah Tangga HPI No 3 tertanggal 5 Oktober 2006. “Ini menandakan bahwa panitia pelaksanaan Musda tersebut tidak memperhatikan peraturan hukum yang berlaku di tubuh HPI Sulut dan itu saya anggap tidak sah,” tambah Kandia.(gebe)